Takengon –portalsingkil.online. net. Bendera putih kini mulai berkibar di berbagai sudut Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Simbol serupa juga tampak di sejumlah kabupaten lain di Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan longsor.
Pengibaran bendera putih ini bukan tanpa makna. Ia menjadi simbol kekecewaan mendalam masyarakat terhadap lambannya respons pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menangani dampak bencana yang telah meluluhlantakkan permukiman warga serta menutup sejumlah akses jalan vital.
Hampir sebulan pascabencana, banyak warga pengungsian masih terkatung-katung tanpa kepastian. Sejumlah kampung tetap terisolasi, sementara harapan untuk bangkit kembali seperti sediakala kian terasa menjauh. Keterlambatan penanganan melahirkan frustrasi kolektif yang perlahan berubah menjadi kemarahan sunyi.
Di Kota Takengon, masyarakat mulai diliputi kebingungan. Kehidupan terasa terkurung dalam himpitan ekonomi yang makin menyesakkan. Daya beli melemah, tabungan menipis, dan warga kota tak kuasa membantu sanak keluarga mereka di pelosok yang terdampak lebih parah dan masih terisolasi.
Pemerintah dinilai gagal menjaga stabilitas ekonomi daerah. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam tak terkendali, sementara harga hasil pertanian—yang menjadi denyut nadi ekonomi masyarakat Gayo—justru merosot hingga ke tepi jurang kehancuran. Kondisi ini memperparah penderitaan rakyat kecil, terutama mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Kepercayaan publik pun perlahan terkikis. Kegagalan pemerintah dalam mengambil langkah cepat dan terukur untuk menata kembali fondasi kehidupan pascabencana membuat masyarakat kehilangan harapan. Kekecewaan itu kini diekspresikan secara simbolik melalui pemasangan bendera putih yang bertebaran di berbagai kota dan daerah.
Bendera putih secara universal dimaknai sebagai tanda menyerah atau permohonan bantuan. Dalam konteks ini, ia seolah menjadi isyarat bahwa masyarakat telah kehabisan cara untuk berharap kepada negaranya sendiri.
Pengamat sosial Aceh, Chaidir Toweren, menilai fenomena ini sebagai bentuk protes paling sunyi namun paling keras.
“Pemerintahan ini sebenarnya ada, tapi kita anggap mandul, bukan lumpuh,” ujarnya kepada awak media.
Ia membandingkan kondisi Aceh Tengah dengan wilayah lain yang terdampak lebih parah secara fisik.
“Kalau seperti yang dialami saudara kita di Aceh Tamiang, itu bisa kita katakan lumpuh, karena struktur fisik pemerintahan mereka betul-betul hancur. Tapi di sini tidak. Pemerintahnya ada, kantornya berdiri, tapi seolah tak mampu berbuat apa-apa,” tegas Chaidir Toweren.
Seorang jurnalis senior turut menyoroti absennya langkah konkret pemerintah.
“Bayangkan, hampir sebulan pascabencana banjir bandang dan longsor ini terjadi, tetapi hingga hari ini belum terlihat pembenahan serius di sektor perekonomian, perdagangan, pembangunan, apalagi ketahanan pangan—padahal itu selama ini sering digaungkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Chaidir Toweren juga menambahkan kekecewaannya terhadap pembiaran kerusakan lingkungan yang telah berlangsung lama. Menurutnya, pembalakan liar dan aktivitas galian C yang tumbuh berjamur tanpa pengawasan telah menggerogoti alam Aceh Tengah.
“Belum lagi izin tambang emas yang dengan leluasa diberikan. Semua itu ikut meluluhlantakkan hutan kebanggaan kita yang seharusnya menjadi benteng ekologis,” paparnya.
Kini, harapan masyarakat hanya satu: pemerintah segera bertindak serius dan nyata dalam penanganan bencana serta pemulihan kehidupan rakyat. Jika tidak, pengibaran bendera putih dikhawatirkan hanya menjadi awal dari bentuk-bentuk perlawanan sosial lainnya yang lebih keras dan terbuka.
