Aceh Singkil | portalsingkil Online ~ 24 November 2025 Menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Ruslan Limbong yang menyesalkan aksi protes Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) terkait kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pulau Banyak yang dijadwalkan berlangsung pada 24–26 November, maka dengan ini kami dari DPW ALAMP AKSI Provinsi Aceh menyampaikan hak jawab sebagai berikut:
1. Demokrasi dan Kritik adalah Hak Konstitusional
Ketua ALAMP AKSI Aceh, Mahmud Padang, menegaskan bahwa protes yang dilakukan adalah bagian dari wujud hidupnya demokrasi di Aceh, khususnya di Aceh Singkil. Kritik dan kontrol sosial adalah amanat konstitusi, dan bukan merupakan bentuk gangguan terhadap pemerintah ataupun pihak manapun.
Justru, suara kritis dari mahasiswa dan pemuda adalah indikator sehatnya dinamika demokrasi di daerah.
2. Sorotan Utama: Besarnya Anggaran Bimtek
ALAMP AKSI menyoroti besarnya biaya Bimtek, yaitu mencapai:
Rp 4.000.000 per peserta,
Dengan estimasi 2 peserta per desa, total anggaran dapat mendekati Rp 1 miliar.
Angka ini dianggap sangat fantastis dan tidak relevan dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan prioritas desa saat ini. Apalagi, kegiatan tersebut digelar di tengah Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran, yang seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah.
3. Kegiatan Harus Bermanfaat dan Transparan
Kami tidak menolak kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa. Namun, setiap kegiatan harus:
Transparan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran,
Relevan dengan kebutuhan masyarakat,
Tidak menghambur-hamburkan dana desa,
Dan harus memiliki output yang jelas dan terukur.
Jika pelaksanaan kegiatan justru menimbulkan dugaan pemborosan, maka wajar apabila masyarakat dan mahasiswa bertanya dan menyuarakan keberatan.
4. ALAMP AKSI Tidak Anti-Pemerintah
Penting kami tegaskan bahwa kritik yang disampaikan ALAMP AKSI bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah atau pihak penyelenggara Bimtek. Kritik ini adalah bentuk pengawasan sosial agar pengelolaan keuangan daerah dan dana desa lebih tepat sasaran dan sesuai semangat penghematan nasional.
5. Ajakan untuk Dialog Terbuka
Kami mengajak semua pihak, termasuk saudara Ruslan Limbong, untuk membuka ruang dialog yang sehat, terbuka, dan berbasis data. Jika memang anggaran Bimtek sudah tepat dan efisien, maka tidak ada alasan untuk menutup-nutupi rincian kegiatan tersebut.
Penutup
Kami berharap pernyataan ini dapat meluruskan sudut pandang publik dan memberikan keseimbangan informasi atas pemberitaan sebelumnya. ALAMP AKSI akan terus mengawal setiap kebijakan publik agar berpihak pada kepentingan masyarakat, sesuai amanah konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.
Hormat kami,
Mahmud Padang
Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI)
Provinsi Aceh{*}
[Redaksi]
